Belum Menemukan Jati Diri?

Barangkali dari kita seringkali tidak menyadari bahwa hidup kita berkutat pada pertaruhan antara tradisi dan modernitas. Antara yang lampau dengan yang baru. Seseorang yang terkurung dalam masa lalu cenderung menjadi fundamentalis. Mengabaikan segala bentuk pembaharuan atas nama kebenaran mutlak dari tradisi yang dia yakini. Dia memusuhi modernitas yang dicap hanya “merusak” tradisi.

Ki Hadjar Dewantara yang lantang dengan pemikiran-pemikiran kebudayaannya pun menyangkal keangkuhan atas nama tradisi semacam itu. Baginya, tradisi itu semacam pakaian. Persis seperti pepatah jawa: kepribadiaan seseorang dapat dilihat dari apa yang seseorang itu kenakan, dari pakaiannya. Karenanya menurut ki Hadjar tradisi ini semestinya kita pandang sebagai hal yang dinamis, terus berubah sesuai tuntutan zaman. Apabila sebuah pakaian kita pandang sudah tidak layak pakai, maka kita ganti dengan pakaian yang lebih layak dan sesuai.

Sebaliknya, seseorang yang terjebak dalam arus modernitas akan cenderung mengalami krisis identitas dan jati diri. Dia terus menerus berganti pakaian. Demi mengikuti “tren” dan gaya hidup modernis yang terus berubah sedemikian cepat. Melakukan replikasi budaya tanpa pandang bulu. Karenanya istilah orang Jawa, orang Sunda, apalagi orang Indonesia menjadi tidak relevan lagi. Tapi sebuah identitas hybrid atau gado-gado.

Tentu saja kita kerap tidak menyadarinya. Karena permasalahan identitas yang seseorang hadapi tidak dirasa secara langsung. Tapi bergerak dalam alam bawah sadar. Aku yang “nampak” sebenarnya hanyalah citra yang terbentuk dari orang-orang sekeliling (seperti orang tua, saudara, teman), dari televisi, sekolah, pasar, mall, dan seterusnya. Pada mulanya, Aku memahami keberadaan-diri Aku dengan terlebih dulu memahami keberadaan-orang-lain. Aku membentuk-diri Aku dengan “meniru” bagaimana orang lain membangun citra atas dirinya. Orang lain menjadi alasan Aku memilih jenis pakaian, orang lain menjadi alasan Aku membeli mobil baru.

Sekali lagi, identitas seseorang tidak tetap tapi terus berubah dan berkembang. Maka sebenarnya sebuah ungkapan “belum menemukan jati diri” adalah klise. Itu hanyalah bentuk lain dari krisis identitas yang dialami oleh seseorang. Sebab sebuah pengandaian jati diri yang purna hanyalah ilusi. Identitas adalah sesuatu yang terus menerus dibentuk tetapi selalu kembali retak.

Membela Ekonomi Orang Kecil

Indonesia adalah negara yang plural. Bukan hanya mengenai kemajemukan etnis, budaya atau agama. Tapi juga keberagaman perihal sandang dan papan. Dalam sudut ekonomi, keberagaman itu kita artikulasikan sebagai ketimpangan. Ekonomi kita seolah terjebak dalam adagium lama: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kota menjadi representasi paling tepat untuk mengambarkan kegagalan proyek pembangunan kita itu.

Dalam historiografi ekonomi kita, semenjak zaman kolonial sampai kini, kita tidak pernah serius dalam usaha menata ekonomi yang sama rata dan sama rasa bagi setiap pemilik kartu tanda penduduk di negara ini. Kita mengingat orang-orang kecil mengalami susah hidup luar biasa krisis ekonomi pada periode kejatuhan Soekarno. Pula ekonomi Pancasila yang dulu digembar-gemborkan nyaris hanya bentuk propaganda politik dari pembangunanisme Orde Baru. Kue pembangunan bukan milik orang kecil.

Orang kecil bukan semata merujuk pada kecilnya penghasilan hidup, atau pada profesi tertentu seperti buruh. Orang kecil adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang kecil bukanlah akibat dari identitas yang melekat dalam dirinya, melainkan sebagai dampak dari ketiadaan akses, ketidakadilan dalam sistem ekonomi dan pembangunan kita. Seperti, kelompok disabilitas yang menjadi orang kecil karena memperoleh diskriminasi dalam kesempatan bekerja.

Negeri ini mesti mengubah arah kemudi perekonomian. Meminjam istilah Jokowi, sudah “terang benderang” bahwa membela ekonomi orang kecil menjadi tantangan dalam ekonomi kita. Jokowi pun sebenarnya seperti sudah menginsafinya dalam kampanye politiknya dulu. Jokowi berdalih, janjinya membela orang kecil kita dapati dalam pelbagai program kartu miliknya, seperti kartu Indonesia pintar dan Indonesia sehat. Tidak hanya itu, Jokowi mengungkapkan bahwa kelompok petani dan nelayan menjadi prioritas dalam program ekonomi.

Kita tentu tidak menginginkan Jokowi adalah penjanji manis, tapi bukti nihil. Sebab orang kecil bukanlah semata komoditas politik seperti yang selama ini terjadi. Dalam demokrasi, keadilan ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemerintahan baru semestinya menjadi arus balik bagi kemudi perekonomian kita agar lebih membela orang-orang kecil. Membangun ekonomi dari bawah ke atas, menempatkan para petani dan nelayan sebagai aktor pembangunan di negeri ini.

*tulisan ini dimuat di Koran Sindo pada senin, 2 Februari 2015

Melawan Dusta

Kisah Joko Widodo memasuki episode teranyar sebagai presiden terpilih. Pelantikan Jokowi menjadi momentum ruwatan massal. Merenungi kekotoran dan dusta bangsa kita, menabur pengharapan pada pemerintahan baru. Jokowi tak hanya didoakan akan memihak rakyat, janji-janji kampanye jokowi patut menjadi ingatan dan peringatan.

Selepas dilantik memegang kuasa sebagai presiden, meja kerja Jokowi sudah disesaki pelbagai permasalahan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, kultural yang menjadi keluh kesah bangsa kita hari ini. Subsidi minyak melambung, rupiah terus tergerus, kacau kurikulum baru, rebut kekuasaan dan jabatan, riuh kekerasan, dan pelbagai propaganda lain yang telah sering muncul di seminar, ruang akademik, koran, televisi dan warung kopi.

Pelbagai pekerjaan rumah Jokowi mengharuskannya membentuk pemerintah kerja. Bukan pemerintah pura-pura, apalagi pemerintah dusta. Ini menjadi ingatan dan peringatan. Sebab politik terlanjur dimetaforkan ke dalam bahasa kotor seperti dusta, munafik, korupsi, main perempuan. Kita tidak mengarapkan Jokowi dan menterinya mengulangi kekotoran yang sama. Tantangan pokok pemerintahan jokowi adalah melawan dusta pada rakyat.

Jokowi barangkali perlu membuka catatat Manusia Indonesia, ceramah Mochtar Lubis 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki. Mochtar Lubis mencoba memberikan cermin watak, ciri-ciri khas bangsa ini seperti munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, berwatak lemah. Kita tidak menampik kalau watak semacam itu dilekatkan pada pejabat, elit pemimpin kita.

Ciri, identitas, jati diri yang direka Mochtar Lubis itu tidak lah bersifat mutlak, tetapi dapat menjadi cermin refleksi dan referensi Jokowi. Renungan lawas untuk tidak dilupakan atau ditaruh di tepian kenangan. Pemimpin memerlukan literasi sebagai otokritik koreksi diri. Sebab kita tidak menginginkan pemerintahan Jokowi berisikan tuan-tuan hipokritis, berpura-pura, lain di muka lain di belakang. Puan-puan yang pamrih, mentalitas ada udang di balik baskom.

Kita tidak menghendaki pemerintahan Jokowi adalah mereka yang di muka publik bersumpah bersih dari korupsi, lalu ternyata meringkuk di balik jeruji bui. Atau mereka yang berkata, “bukan saya” ketika diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan putusannya.

Seruan revolusi mental selayaknya menjadi otokritik untuk diinsafi. Berpikir jernih bekerja untuk kesejahteraan Indonesia. Pelbagai persoalan politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan kultural sudah siap menjadi sarapan Jokowi di awal pemerintahnya. Rekam jejak yang lurus bukan berarti tidak mungkin tergelincir. Publik menjadi pengingat dan memberi peringatan kepada pemerintahan Jokowi untuk memuliakan rakyatnya, bukan mengulangi dusta-dusta masa lalu.

*ditulis medio Oktober lalu, 2014